LSM PERINTIS : Tutup PT TPL Perusak Lingkungan Terbesar di Indonesia!

LSM PERINTIS : Tutup PT TPL Perusak Lingkungan Terbesar di Indonesia!
Hendra Perintis

Ambisi Kuasai 25 Ribu Ha tanah Rakyat :

MEDAN~PT Toba Pulp Lestari (TPL) dinilai sebagai perusahaan pelanggar dan perusak lingkungan terbesar tahun 2012-2013 ini, sehingga harus segera ditutup.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP LSM PERINTIS, Hendra Silitonga, di Medan, Kamis (30/5/2013), mencermati persoalan perusakan hutan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara oleh perusahaan raksasa bubur kertas itu.

Dikatakan Hendra, pemerintah harus segera menutup operasional PT TPL tersebut, karena dinilai lebih besar masalah yang ditimbulkan daripada hasil setoran pejak yang didapat dari perusahaan milik Sukamto tanoto tersebut.

“PT TPL dinilai sebagai perusahaan pembabat hutan dan perusak lingkungan paling besar di Indonesia, jadi perusahaan bubur kertas itu harus segera ditutup, sebelum ditutup paksa oleh masyarakat, Apalagi saya dengar di berbagai daerah terjadi penolakan besar atas keberadaan TPL,”tegas Hendra.

Seperti diketahui, ambisi TPL anak perusahaan April Group untuk mengokupasi dan menguasai sekitar 20.000 Ha tanah rakyat petani di Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Propinsi Sumatra Utara dan menyulap tanah kebun sawah rakyat petani menjadi areal konsesi IUPHHK-HT (izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman), belakangan ini terlihat menghalalkan segala cara.

Mulai dari penyerobotan tanah, pencurian kayu, sampai pada memperalat instansi penegak hukum menindas penolakan rakyat. Konflik rebutan tanah antara TPL kontra rakyat mulai terjadi sekitar awal Tahun 2011 di Desa Simirik Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan (Psp).

Di daerah ini PT TPL yang berdalih sesuai batas di atas kertas Peta Izin HPH-TI PT TPL d/h Indorayon Tahun 1992 yang diterbitkan Menteri Kehutanan era Orde Baru, Hasrul Harahap, ditaksir mencapai 3.000 Ha, PT TPL kalah telak. Semua elemen masyarakat mulai dari rakyat petani, Kepala-kepala Desa Simirik, Jaring Natobang, Mompang, Simasom, Pintu Langit Jae, Pargumbangan, Sikail-kail, bersama aparat Kecamatan Batunadua dan Angkola Julu, Dinas Kehutanan sampai ke DPRD dan pejabat Pemko Psp sepakat satu suara menolak habis upaya TPL hendak menggusur lahan pertanian rakyat.

Hasilnya hingga kini dari 3.000 Ha areal PT. TPL di atas kertas Peta lampiran SK Penunjukan Menhut ttg izin HPH-TI PT. TPL di wilayah Pemko Psp, tak satu meter pun lahan bisa dikuasai PT. TPL. Sebaliknya di Kab.Tapsel kejahatan PT. TPL masih merajalela, di sejumlah desa di Kec Angkola Timur dan Sipirok masih terus terjadi konflik perlawanan rakyat petani menantang PT. TPL.

Mulai dari keributan massa di Desa Panompuan tahun 2011 berlanjut aksi demo beruntun ke basecamp PT. TPL Sektor Tapsel di Maragordong. Penyerobotan tanah rakyat oleh PT. TPL terus melebar ke Desa Pargarutan Dolok Kec Angkola Timur, puluhan Ha kebun Karet rakyat dihancurkan, bahkan hingga kini belasan ribu M3 kayu tebanan liar PT. TPL sejak Agustus 2012 membusuk di Simandalu diblokade rakyat.

Di Desa Batang Tura Julu Kec. Sipirok, penebangan liar kayu Pinus oleh PT. TPL langsung ditanami biji Eukaliptus. Tapi mendapat perlawanan dengan cara masyarakat memportal jalan masuk kenderaan PT. TPL serta menyiagakan ronda di setiap portal.

Areal TPL di Tapsel menurut SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 masih berstatus Penunjukan. Menurut UU No. 41 Tahun 1999 pasal 14 ayat (2) menyebut Pngukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Pada pasal 15 ayat (1) disebut Pengukuhan kawasan hutan dilakukan mellui proses: a. Penunjukan; b. Penataan batas; c. Pemetaan; d. Penetapan.

Dipertegas oleh SK Menhut tentang izin TPL pada Bagian Kelima Angka-4 harus menyelesaikan penataan batas areal selambatnya 3 ahun setelah terbit izin di Tahun 1992. Namun arogansi kecongkakan TPL mengangkangi perintah Menhut dilakukan dengan tidak memperdulikan Penataan batas arealnya di Kab Tapsel.

Mungkin karena merasa dekat dengan penguasa negara RI, Sukanto Tanoto pemilik TPL d/h Indorayon beserta para staf management seperti Junda Panjaitan, Leonard Hutabarat, Chairudin Pasaribu, Tagor Manik, Simon Sidabuka melalaikan kewajibannya tersebut.

Sesudah reformasi yang menghormati penegakan hukum dan HAM, sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) yang memerintahkan TPL selaku pemegang izin IUPHHK-HT wajib menyelesaikan penataan batas arealnya, dalam waktu 1 (satu) tahun seperti PP No. 6 Tahun 2007 an PP No. 3 ahun 2008 dianggap omosong kosong oleh TPL.

Setelah Mahkamah Konsttusi dalam utusannya No. 45/PUU-IV/2011 dalam amar putusannya menetapkan Keputusan Menhut yang masih berstatus Penunjukan tidak berkekuatan hukum mengikat, Menhut Zulkifli Hasan dengan Surat Edaran No. SE.1/Menhut-II/2012 tgl 21 Februari 2012 segera memerintahkan seluruh pemegang izin kehutanan –ternasuk TPL- untuk menyelesaikan Penataan batas areal dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan SE Menhut tersebut.

Dalam SE Menhut tsb Angka 5 Huruf b jelas tegas disebut: “Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin”, management TPL menantang Surat Edaran Menhut dan terus menjarah dan menyerobot tana rakyat di Tapsel khususnya Angkola Timur.

Belakangan akibat meluasnya konflik TPL dengan masyarakat petani di Angkola Timur dan Sipirok, serta munculnya pengaduan masyarakat dan penyerahan bukti-bukti kejahatan TPL serta datangnya surat-surat desakan Kapolres Tapsel AKBP Subandriya serta Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah-II Sumut, Pemkab Tapsel menerbitkan Surat No. 522/498/2013 tgl 25 Januari 2013 kepada TPL.

Surat Pemkab Tapsel diteken Sekdakab Ir. Aswin Efendi Siregar, MM memerintahkan TPL menyampaikan pembahasan tata batas areal kerja TPL kepada Panitia tata batas (PTB).
Management TPL bukannya menyerahkan pengkuran tatabatas arealnya kepada Panitia Tatabatas Kabupaten Tapsel.

Malah aktifis LSM Aliansi Rakyat Mereka (Alarm) yang selama ini bersikap pro-rakyat, dituding selaku penggerak penolakan masyarakat dan dituduh telah mengumpulkan dan melaporkan bukti-bukti kejahatan TPL, lantas buat pengaduan fitnah palsu ke Poldasu.

Berbeda dengan Polres Tapsel yang menolak puluhan pengaduan TPL yang berusaha mengkriminalisasi rakyat petani dan para pendukungnya dengan argumentasi hukum areal konsesi izin TPL belum punya Penataan batas yang berkekuatan hukum mengikat, sejumlah data menunjukkan Poldasu c/q Direktorat Reskrimsus mau main-kotor.

Pengaduan TPL yang tidak punya dasar hukum ditelan dan ditukangi menjadi seolah-olah TPL sudah berhak penuh 100% atas atas Penunjukan izin arealnya. Seperti mantan Kapolres Subandriya dan Wakil Bupati Rapolo Siregar yang resmi membeli kebun eks tanah adat di Situmba Kecamatan Sipirok dilengkapi bukti surat hak mlik Tahun 70-an, dilaporkan TPL seolah perambah liar areal TPL. Namun karena mungkin keduanya pejabat negara, laporan TPL tersebut dipending.

Di Desa Marisi, akibat penduduk membongkar portal yang dipasang TPL menutup akses jalan ke perladangan masyarakat, 3 warga Marisi masuk penjara beberapa bulan. Di Desa Panompuan, pemegang Persetujuan penebangan Kayu Rakyat di lokasi berstatus APL ditangkap Kapolres (baru) Rizal Engahu bekerjasama dengan Dit Reskrimsus Poldasu berdalih ada pengaduan sepihak management TPL bahwa lokasi APL itu masuk areal konsesi TPL.

Hingga kini perkara sb mengambang karena memang belum jelas lokasi tsb tanah hak milik masyarakat atau areal konsesi TPL, akibat belum adanya kepastian hukum tata batas yang mesti dibuktikan dengan adanya bukti pisik pilar/patok batas memisahkan tanah masyarakat dengan areal TPL.

Perkara pidana pengaduan warga Desa Pargarutan Dolok M. Amin Siregar tentang kejahatan TPL menghancurkan belasan Ha kebun Karet miliknya serta penebangan liar ribuan batang kayu Pinus di tanah miliknya dan Barang Bukti (BB) sekitar 1.500 M3 kayu bulat tebangan liar TPL yang membusuk diblokade dan disandera masyarakat sejak Agustus 2012, hingga kini digantung Polres Tapsel dengan alasan sesuai pemberitahuan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah-2 Sumut, bahwa berdasar Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) No. P.47/2010 dan No. P.19/2011 serta No. P.4/2012 penentuan status suatu lahan/tanah apakah areal konsesi TPL dan atau hak milik masyarakat menjadi kewenangan Bupati Tapsel selaku Ketua Panitia Tatabatas Kabupaten.

Didorong tuntutan beruntun masyarakat sembari memberikan setumpuk data dan bukti kejahatan TPL serta didesak 2 surat Kapolres Tapsel mengingatkan Pemkab c/q Bupati tentang bahaya melebarnya konflik TPL dengan masyarakat jika mengambangnya penyelesaian tata batas antara areal TPL dengan tanah kebun milik masyarakat, akhirnya Pemkab Tapsel melalui Surat Sekdakab kirim Surat teguran susulan No. 522/3226/ tgl 7 Mei 2013 ke TPL agar segera menyelesaikan Penataan batas areal denan menyerahkan softcopy dan hardcopy Peta batas kepada Panitia Tata Batas.

Disinyalir jika Penataan Batas areal konsesi TPL dilakukan mengikuti ketentuan Permenhut dan ditaksir puluhan ribu Ha lahan masyarakat, mulai dari pemukiman sejumlah desa seperti Aek Nauli, Panompuan Julu, Panompuan Tonga, Panompuan Jae, Janjiraja, Marisi, Garonggang, Hasobe, Tolang, Situmba Sidakkal, Panggorengan, Saba Tarutung, Simandalu, Siturbis, Pargarutan Julu, Huta Ginjang, Kantin, Sijungkang, Pagaran Ri, Hutabaru, Sirumbi, Pargarutan Dolok, Silinggom-linggom, Gunung Manaon, Tapus, Rina Bolak, Tabusira di Kec Agkola Timur serta Tanjung Sunge, Simarsarasara, Jambur Batu, Batang Miha Julu, Batang Tura, Batang Miha Jae, Naga Saribu, Aek Tampang, Saba Siala, Gunung Tua Baringin, Sialaman Julu, Barnang Koling di Kec Sipirok beserta lahan penghidupan sawah kebun masyarakat puluhan desa tersebut harus dikeluarkan (enclave), dari luas areal TPL –di atas kertas Peta izin yang diteken Menhut Hasyrul Harahap Thn 1992– ditaksir mencapai 28.000 Ha, yang berakibat areal konsesi TPL setelah diukur Tata Batas, diPetakan serta ditetapkan resmi oleh Dirjen Planologi mewakili Menhut, bakal menciut tersisa 3.000 Ha, management TPL terlihat licik mengelak dan menantang.

Lsm Alarm salah satu pihak di Kab Tapsel yang getol mengkampanye aturan hukum yang melindungi hak kepemilikan tanah masyarakat dalam kawasan hutan sekaligus sering mengerakkan massa membongkar berbagai kejahatan TPL merugikan negara dan rakyat, coba dibungkam TPL dengan cara membuat pengaduan fitnah palsu yang sekongkol dengan Dit Reskrimsus Poldasu merekayasa manipulasi perkara mengkriminalisasi aktifis Alarm bersama keluarganya seolah melakukan tindak pidana kejahatan illegal logging dan pencucian uang.

Kasus kejahatan TPL buat pengaduan palsu dan pelanggaran Reskrimsus buat manipulasi perkara, diadukan aktifis Alarm ke Kapoldasu tembusan Kabid Propam, KabidKum, Irwasda.

Anehnya, diperoleh info surat pengaduan yang sudah diberikan via Setum Poldasu, kabarnya tidak sampai ke tujuan, sehingga aktifis Alarm terpaksa kirim kedua kalinya surat pengaduan sama ke Poldasu. Sekaligus mengantisipasi indikasi adanya oknum-oknum simpatisan TPL di jajaran Poldasu, aktifis Alarm buat pengaduan langsung ke Kompolnas tembusan Kapolri dan jajarannya, Menhut, Irjen Kemenhut, Komnas Ham dam LPSK.

Secara terbuka aktifis Alarm menuding dan melaporkan TPL membuat pengaduan palsu mengakui seolah tanah hak milik masyarakat sebagai areal konsesinya, dan mengadukan Reskrimsus Poldasu meerekayasa manipulasi perkara membuat pengaduan palsu TPL seolah sah berkekuatan hukum. Alarm menuduh Rekrimsus Poldasu melanggar Praturan Kapolri No. 14/2012 tentang Managemen penyidikan tindak pidana.

Belakangan akibat Pemkab Tapsel tidak melayani semua urusan administrasi dan operasional TPL, sementara management TPL menolak menyerahkan pelaksanaan Penataan batas arealnya kepada Panitia Tata Batas Kabupaten Tapsel, sudah beberapa bulan terakhir seluruh staf TPL Sektor Tapsel di Maragordong ditarik pulang ke Pabrik TPL di Porsea Kabupaten Tobasa. Meninggalkan basecamp di Maragordong kosong melompong.

Kabar terakhir beberapa sumber menuturkan, sebagian management TPL kasak-kusuk ke Kemenhut berusaha agar pengaduan aktifis Alarm diredam. Dan sebagian petinggi TPL sibuk melobby Reskrimsus Poldasu agar Reskrimsus tetap berani melanggar PerKap No. 14/2012 dan terus melanjutkan penyidikan cacat-hukum manipulasi terhadap aktifis lsm Alarm. (Tim)

Dibaca 34 kali