Ijin Belum Keluar PT DAL Rambah Hutan di Madina

Ijin Belum Keluar PT DAL Rambah Hutan di Madina
Tumpukan Kayu yang diduga hasil tebangan secara tak sah milik PT DAL yang diletakan di tepi jalan

Medan – Perusahaan perkebunan sawit PT Dipta Agro Lestari (DAL) yang baru mengantongi izin lokasi dari Pemkab Madina dan belum ada IPK (izin pemanfaatan kayu) diduga telah merambah ratusan hektar hutan serta menebang ribuan batang kayu. Akibatnya, Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Marait terancam penggundulan serta erosi bantaran sungai. Sementara pihak instansi terkait nampaknya belum ada tindakan hukum apapun.

Hasil itu diungkapkan Direktur Lsm Alarm Tapsel AR Mornif, dalam siaran persnya yang diterima Rajawali News, Kamis (10/5) di Medan. Dalam siaran itu disebutkan pula, dari hasil penelitian Lsm Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm) terhadap data-data administrasi PT DAL, diketahui PT DAL sudah memegang Izin Lokasi No: 525.25/426/K/2009 untuk area seluas 1.700 Ha dari Bupati Madina.

Namun untuk urusan IPK, PT DAL hanya sekedar kirim surat permohonan IPK No: DAL/X/23/VIII/2009 tanpa ada tindak lanjut pengurusannya, seperti belum ada dokumen PT DAL tentang Laporan Hasil Cruising (LHC), belum ada Pertimbangan Tehnis Dishutbun Madina.

Sementara Kadishutbun Madina dalam suratnya No: 522/4039/Hutbun/III.2/2009 menyatakan proses izin masih menunggu petunjuk lanjut dari Dishut Sumut serta Dephut RI. Berlanjut dengan surat Dishutbun Madina No: 522/334/Hutbun/V.II/2009 menegaskan dukungan Pemkab terhadap pelaksanaan kegiatan PT DAL di lapangan belum dapat diberikan karena PT DAL belum mengurus Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Namun pihak managamen PT DAL yang dikomandani pribadi AWR Kabag Umum PTPN-IV diduga tidak peduli aturan hukum yang berlaku. Mengembangkan laporan masyarakat, tim investigasi LSM Alarm, datang ke lokasi penebangan liar di Desa Batumundom dan menemukan ratusan Ha hutan di areal izin lokasi PT DAL sudah habis ditebangi sampai ke tepi sungai Aek Marait.

Tim LSM Alarm juga menemukan ribuan batang kayu bulat bertumpuk-tumpuk di sepanjang tepi jalan Dusun Aek Rambe ke Desa Batumundom, tanpa terlihat penomoran di bontos kayu bulat sesuai LHC dan Laporan Hasil Penebangan (LHP). Terihat juga bangunan mesin sawmill sudah berdiri di dekat basecamp PT DAL.

Dikatakan Morniff, LSM Alarm mencoba pertanyakan masalah itu ke Dirut PT DAL, Abdul Wahid Rambe via seluler. Namun tak diangkat, lalu pihaknya coba meminta keterangan tertulis untuk mempertanyakan kasus penebangan liar tanpa IPK kepada perusahaan, serta melalui sms juga tidak dijawab.

Sementara informasi yang diterima LSM Alarm di Dishutbun Madina, diketahui sudah terbit surat peringatan No522/3576/Hutbun/V.II/2009 sejak 9 September 2009 lalu kepada PT DAL untuk tidak melakukan kegiatan tehnis di lapangan termasuk pembukaan lahan.

Menyikapi kasus penebangan liar tanpa IPK oleh PT DAL di Desa Batumundom, Direktur LSM Alarm, AR Morniff menegaskan kasus tersebut mutlak kejahatan pidana kehutanan yang mesti diusut, disidik serta semua alat bukti mulai dari 5 unit excavator dan ribuan batang kayu bulat disita dan dilelang oleh instansi penegak hukum.

“Kasus penebangan liar ini seolah terang-terangan menantang hukum, terbukti PT DAL sengaja menumpuk kayu tebangan liar di pinggir jalan umum dari Kab Tapsel menuju Kab Madina di Batumundom. Padahal, menurut SK Menhut No: 382/Menhut-II/2004 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Bab-IV Sanksi Pasal 26 ayat (1) berbunyi Pemohon IPK dikenakan sansksi UU No. 5 Thn 1990 KSDA & Ekosistem serta UU Kehutanan No. 41 Thn 1999, apabila meakukan penebangan sebelum IPK terbit,” ujar Morniff.

Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Madina, Abdul Rasyid Ritonga, sebelumnya mengakui kalau pihaknya belum mengeluarkan IPK untuk PT DAL, “ kita belum keluarkan IPK karena pihak perusahaan belum bayar jaminan garansi bank, “ katanya.

Dijelaskan Morniff, garansi bank itu diperlukan jika suatu saat nanti PT DAL melakukan menyimpangan dari aturan yang berlaku berkaitan dengan pemanfaatan hutan, maka garansi bank itu lah yang akan disita pihaknya.

“Ini belum bisa katakan illegal loging, karena perusahaan itu belum membawa kayu itu keluar areal, jika dibawa keluar baru kita sebut mereka ilegal logging, “ katanya. ***

Dibaca 684 kali