Okupasi Stop, Pergantian Jajaran Direksi PTPN 2 Yes

Okupasi Stop, Pergantian Jajaran Direksi PTPN 2 Yes
Logo PTPN2

MEDAN ~ Pemerintah pusat khususnya Menteri BUMN diminta segera memerintahkan PTPN2 agar segera menghentikan seluruh kegiatan Okupasi (pembersihan lahan) di beberapa areal yang saat ini dikuasai oleh perkebunan plat merah tersebut.

Pasalnya, selama ini kegiatan Okupasi yang digelar pihak PTPN2 dengan melibatkan jajaran Muspida yakni Polresta Medan, Kodim 0201, Camat Labuhan Deli dan unsur-unsur lainnya itu dinilai mubajir dan hanya suatu bentuk pemborosan uang negara saja.

Alasannya, kegiatan Okupasi yang dilakukan PTPN2 di beberapa kebun dapat memunculkan masalah dan opini baru di tengah masyarakat. Karena sebenarnya yang paling penting adalah pengawasan dan pengamanan aset negara itu sebelum digarap masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua Umum LSM PERINTIS, Hendra Silitonga, Selasa (10/2 di Medan, mencermati kegiatan Okupasi PTPN2 dan lemahnya pengawasan dan pengamanan terhadap aset negara oleh para pejabat perusahaan plat merah itu.

“Kenapa saat menjelang pergantian pucuk pimpinan di PTPN2, mulai gencar dilakukan kegiatan Okupasi. Ini suatu tanda tanya besar, apakah untuk mencari muka di hadapan Menteri BUMN, atau sengaja untuk menghamburkan uang PTPN2 selagi masih menjabat,”ujar Hendra terheran.

Seharusnya, tidak perlu ada istilah Okupasi bila jajaran Direksi dan Adm PTPN 2 jeli dan bekerja secara profesional. Karena pelaksanaan Okupasi itu jelas mengeluarkan biaya/dana operasional dan dana koordinasi yang sangat besar.

Di saat kondisi keuangan PTPN2 dalam keadaan krisis, disitu pula terjadi pemborosan keuangan. Padahal, untuk melakukan ikat pinggang saja PTPN2 mulai mencari beberapa terobosan yakni salah satunya melakukan Numenklatur (pemotongan premi dan daftar tunggu) terhadap ratusan karyawan.

Dikatakan, kalaupun kegiatan Okupasi itu wajib dijalankan seharusnya tidak dilakukan secara tanggung alias formalitas belaka. Karena dari hasil pantauan LSM-PERINTIS di lapangan, Okupasi yang digelar di Kebun Helvetia Kamis (10/2) tersebut hanya berbentuk pengrusakan tanaman ubi, jangung, pisang milik penggarap.

“Kami bukan bermaksud membela pihak manapun dan memojokan posisi PTPN2. Tapi selaku rakyat kami merasa kecewa dengan kegiatan yang sia-sia karena telah menelan uang negara yang tidak sedikit itu. Kalau mau Okupasi harus serius dong, jangan serba formalitas dengan hanya merusak lahan warga,”pinta Hendra.

Sementara di areal lain yang lebih parah dan ramai penggarapnya tidak tersentuh kegiatan Okupasi. Apakah karena areal pacuan pesawat terbang (LO) di kawasan Marelan itu mulai diincar investor maka PTPN2 mulai sibuk melakukan Okupasi disana.
Yang paling terpenting sebenarnya sebelum lahan itu digarap masyarakat, PTPN 2 wajib melakukan pengawasan ketat agar para penggarap tidak sampai masuk dan menguasai areal kebun tersebut.

Selain itu PTPN2 harus menghentikan pemberian ijin Kerja Sama Operasional (KSO) kepada pihak manapun. Karena belakangan ini muncul puluhan KSO dimana-mana, padahal dampaknya muncul konflik baru antar sesama warga masyarakat.

“Sementara dana produk sharing KSO itu belum tentu masuk keseluruhannya ke kas negara. Jadi sebaiknya KSO tersebut dibatalkan, dan legalnya PTPN2 harus mengusahai sendiri areal yang mereka klaim miliknya itu dengan tanaman semusim dan tanaman keras seperti sesuai Tembakau dan Tebu,”tutur Hendra.

Persoalan HGU PTPN2 yang marak penggarap, lanjut Hendra merupakan kesalahan managemen PTPN2, karena tidak mampu mengendalikan karyawannya yang diklaim mencapai puluhan ribu, sehingga hampir seluruh areal PTPN2 menjadi ajang konflik horizontal. Ini membuktikan pengawasan yang lemah.

Ironisnya lagi, disebut-sebut ada pula oknum PTPN2 yang berprofesi sebagai mafia tanah dengan mengusahai areal yang diklaim sebagai HGU PTPN2 itu dengan memakai tangan para penggarap. Belum lagi persoalan aset tanah dan perumahan karyawan PTPN2 di sepanjang Jalan Marelan yang kini sudah mulai disulap menjadi kawasan ruko.

“Anehnya pembangunan ruko itu tanpa hambatan, isunya ada juga pembangunan ruko disana melibatkan oknum PTPN2 sendiri. Salah satunya saat ini oknum karyawan berinisial Mar tampak bebas membangun 3 unit ruko di depan rumah dinas yang baru tiga bulan di tempatinya di kawasan Marelan,”beber Hendra.

Bila PTPN2 tidak mau dituding sebagai pelaku dibalik berdirinya ratusan ruko itu, mengapa tetap dibiarkan berdiri hingga selesai tanpa proses hukum, padahal laporan dari masyarakat sudah sering masuk ke jajaran Direksi PTPN2,”tandas Wasekjen DPD Gema MKGR Sumut itu.
Lebih jauh dikatakan, pejabat PTPN2 di kantor direksi jangan hanya sibuk mengurusi kepentingan keuntungan pribadi ataupun sibuk mengurusi perpanjangan masa jabatan mereka yang dalam waktu dekat dilaporkan akan memasuki masa limit.

“Disini nampak kinerja jajaran Direksi PTPN2 gagal dan perlu dievaluasi serta diganti. Karena jelas tak mapu membangun fundasi BUMN itu agar mampu keluar dari krisis. Direksi PTPN2 tidak bisa menerapkan sistim Good Corporate Governance seperti yang diarahkan Presiden SBY,”tutur Hendra mengakhiri. (HEN)

Dibaca 853 kali