Masyarakat Simirik Tolak TPL di Kota Padangsidimpuan

Masyarakat Simirik Tolak TPL di Kota Padangsidimpuan
Demo Massa LSM PERINTIS Tolak PT TPL di DPRD Sumut

P.SIDIMPUAN~Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT TPL yang selama ini terkenal akibat konflik berkepanjangan dengan masyarakat di Kabupaten Tobasa dan Kabupaten Humbanghas, belakangan ini terlihat melebarkan konfliknya dengan masyarakat petani di Kota Padang Sidimpuan.

Kasus terakhir pada tahun 2011, tanpa babibu kepada masyarakat Desa Simirik Kecamatan Psp Batubadua Kota Psp, telah beberapa kali kejadian rombongan karyawan PT TPL dengan dikawal sejumlah sekuriti perusahaan dan oknum aparat berseragam manyandang senjata api masuk ke wilayah Desa Simirik di lokasi Simaincor-incor, melakukan penebangan dan pembakaran lahan, yang kabarnya berdalih inmas-tumbang dan pembersihan lahan.

Masyarakat pertani, pekebun dan peladang di Simirik yang mengamati tindakan PT TPL yang terkesan sengaja melakukan povokasi kriminal anggar kekuasaan memancing konflik dengan masyarakat setempat, lalu membuat kajian data dan lalu menentukan sikap tegas dengan mengirim surat peringatan kepada pimpinan PT TPL di Gedung Uniland Kota Medan.

Dengan memaparkan sejumlah alasan dan pertimbangan masyarakat. Mengutip data copy surat peringatan diketahui berdasarkan UU No. 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Pemerintah Kota (Pemko) Psp termasuk Desa Simirik sebagai daerah otonom, menyatakan bahwa sejak resmi berdirinya Desa Simirik pada tahun 2001, PT TPL belum pernah memberitahu ataupun melaporkan keberadaannya kepada jajaran pemerintahan dan masyarakat di Kota Psp.

Permasalahan makin terbuka ketika diketahui dari data SK Menhut No. 493/Kpts-II/92 tgl 1 Juni 1992 tentang Izin PT TPL d/h PT Inti Indo Rayon Utama (IIU), pada Bagian Pertama Angka (2) ditetapkan bahwa batas definitif perusahaan HPHTI tersebut ditetapkan Menhut setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.

Kemudian di Bagian Kelima Angka 4 SK Menhut tersebut diatur bahwa penataan batas seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya SK Menhut tentang izin HPHTI PT TPL d/h PT Inti Indo Rayon Utama pada tahun 1992.

Anehnya, ungkap beberapa masyarakat Simirik, setelah selama 19 (sembilan belas) tahun sejak terbitnya SK izin PT TPL, setelah selama 10 tahun berdirinya Pemko Psp dan Desa Simirik, masyarakat tidak pernah tahu tentang adanya areal PT TPL di Kota Psp.

Tanpa pernah melakukan penataan batas yang sesuai ketentuan Menhut No. 635/Kpts-II/1996 tentang Panitia Tata batas hutan semestinya diketuai Walikota Psp, PT TPL tanpa sosialisasi apapun, tanpa pernah dibentuk Panitia tata batas hutan di Kota Psp, malah PT TPL anggar kekuasaan dan tindak kekerasan memasuki wilayah Desa Simirik.

Padahal areal yang katanya diklaim PT TPL adalah areal pertanian, perkebunan dan perladangan masyarakat Simirik yang telah produktif, baik tanaman Salak, Karet, Nenas, Pinang dan lain-lain,” keluh sejumlah petani sembari menunjukkan hamparan lahan kebun mereka.

Hutan negara dalam kota

Lebih jauh masyarakat juga mempertanyakan tentang isu bahwa wilayah Desa Simirik katanya masuk kawasan hutan negara sesuai SK Menhut No. 44 Tahun 2005. Jika hal tersebut benar diakui pemerintah, maka Kota Psp menjadi satu-satunya Kota di negara Indonesia yang ada kawasan hutan negara.

“Ini kan hal yang sangat dipaksakan,” tuding Hamdani Siregar warga masyarakat Simirik.

Padahal menurut masyarakat, kenyataan bahkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa wujud areal yang katanya hutan negara tersebut adalah hamparan kebun dan ladang masyarakat.
Terakhir, pada 8 Agustus 2011 masyarakat Simirik mengirim surat peringatan kepada PT TPL, menyatakan penolakan terhadap intervensi PT TPL ke Desa Simirik yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik fisik terbuka dengan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam surat peringatan diteken sekitar 40 warga Simirik yang ditembuskan ke Menteri Kehutanan (Menhut) RI di Jakarta, Gubsu, Kapoldasu dan Kadishutprovsu di Medan, serta semua instansi terkait di Kota Psp, masyarakat memperingatkan PT TPL bahwa jika perusahaan itu masih terus mengulangi tindakan provokasi anggar aparat seragam bersenjata api memasuki wilayah Simirik, maka masyarakat menyatakan tidak akan mau bertanggungjawab seandainya terjadi konflik dan jatuhnya korban kekerasan, termasuk dampak sosial dan hukum yang terjadi.

Konfirmasi ke Pemko Psp, Kantor Kecamatan Psp Batunadua, Kadis Pertanian Kehutanan Pemko Psp Marhan Harahap, Kades Simirik M Yunus Tampubolon, semuanya kebingungan saat ditanya perihal keberadaan PT TPL di Kota Psp.

“Kami tidak tahu karena memang tidak pernah diberitahu oleh instansi manapun bahwa PT TPL punya areal di Kota Psp,” ketus para pejabat pemerintahan terkait.

Sampai berita ini dipublikasikan ke mass media, pihak PT TPL baik kantor pusat di Medan maupun kantor perwakilannya di Maragordong Kecamatan Angkola Timur, belum menanggapi surat peringatan tersebut. (HEN)

Dibaca 573 kali