Korupsi dan Konspirasi Aset Lahan Kereta Api Medan

Korupsi dan Konspirasi Aset Lahan Kereta Api Medan
Aset Lahan Kereta Api Medan Yang Bakal Gelap?

Lahan negara disewakan dengan mengatasnamakan jabatan walikota. Mirisnya, hitungan sewa lahan itu memakai Perda yang sudah ‘basi’ hingga merugikan negara mencapai Rp 3,5 miliar lebih. Uang itu dipakai untuk kampanye?

Pagi masih berselimut kabut. Lantunan ayat suci berganti azan berkumandang dari Masjid Al-Ikhlas di Jalan Timor Medan. Belasan umat Islam pun melakukan sholat subuh berjamaah. Namun, sebelum tahyat rokaat kedua berakhir, ibadah mereka diusik segerombolan orang tak beriman. Para jamaah diusir paksa dari dalam masjid. Diseret lalu dianiaya. Kemudian mereka digelandang ke Mapolresta Medan. Setelah itu, masjid dirubuhkan hingga rata dengan tanah. Kejadian ini Kamis 5 Mei 2011, sekitar pukul 05.00 WIB.

Penganiayaan disertai perubuhan masjid itu mengundang reaksi umat Islam. Perusahaan pengembang, PT Arga Citra Kharisma (ACK) tersangka perubuhan dicerca habis. Namun, perusahaan ini berkilah bahwa lahan sudah mereka sewa dari Rahudman Harahap yang mengatasnamakan Walikota Medan. Tabir sewa menyewa aset negara secara diam-diam ini pun terbongkar ke permukaan publik.

Berdasarkan dokumen dan investigasi FORUM, PT ACK menyewa lahan seluas 26.620 meter persegi di Jalan Timor/Veteran/Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Medan Timur, dari Rahudman Harahap. Padahal, saat itu Penjabat Walikota Medan adalah Gubsu Syamsul Arifin.

Dalam surat perjanjian No 593.5/2193/30/2010, tertanggal 12 Februari 2010, Rahudman atas nama Penjabat Walikota Medan menandatangani perjanjian Penyerahan Tanah Bagian dari Hak Pengelolaan Pemko Medan seluas 26.620 meter persegi kepada Direktur Utama PT ACK, Handoko. Tanah itu disewa selama 20 tahun yang berakhir tahun 2030.

Surat perjanjian ini dinilai cacat hukum. Soalnya, pada tanggal 12 Februari 2010 itu Rahudman Harahap tidak lagi Penjabat Walikota Medan. Ia sudah mengundurkan diri karena hendak mengikuti Pilkada Medan.

Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 131.12-40 Tahun 2010 tertanggal 11 Februari 2010. Surat yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi itu menyebutkan bahwa pada tanggal 11 Februari 2010, Rahudman Harahap telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Penjabat Walikota Medan. Sebagai penggantinya, Mendagri menugaskan Gubsu Syamsul Arifin menjadi Plt Walikota Medan.

Pada tanggal 12 Februari 2010, Rahudman juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Medan bersama Dzulmi Eldin sebagai bakal calon Walikota/Wakil Walikota Medan periode 2010-2015. “Perjanjian tersebut jelas cacat dan batal demi hukum,” ucap Parulian Siregar MA, Ketua Ikatan Pelajar Nadhlatul Ulama (IPNU) Sumatera Utara.

Meski sudah resmi diberhentikan, pada 12 Februari 2010, Rahudman masih mengatasnamakan Penjabat Walikota Medan dengan mengeluarkan surat keterangan No: 593.5/311/SKT/30/2010. Surat ini berisi dukungan atas permohonan PT ACK untuk pengurusan hak tanah ke Kantor Pertanahan Kota Medan.

Hal miris lainnya terungkap lewat surat tanda setoran PT ACK atas penyewaan lahan kepada Elfi Daulay, Bendahara Penerimaan Sekretariat Daerah Kota Medan. Surat setor dengan No: 59/BKU/2010 tertanggal 12 Februari 2010 itu, disebutkan PT ACK membayar sebesar Rp3,130 miliar. Pada tanggal yang sama, PT ACK kembali menyetor dana retribusi sebesar Rp257,780 juta.

Pembayaran retribusi yang dilakukan PT ACK itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hitungan retribusinya menggunakan Perda No 21 Tahun 2002 yang sudah basi, hanya sebesar 0,25 persen dari NJOP. Padahal, Perda itu sudah direvisi dengan Perda nomor 10 Tahun 2009 tentang pengelolaan aset daerah, yang variabel koefesiennya sebesar 0,30 persen.

Sesuai data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur, hitungan retribusi Rp3,130 miliar itu masih menggunakan NJOP tahun 2009 yang persil HPL tanah di Jalan Jawa Medan Timur sebesar Rp2.352.000/M2. Sementara untuk NJOP Tahun 2010 telah ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2010 dengan besaran NJOP Persil HPL Tanah Jalan Jawa adalah Rp 4.155.000/M2.

“Seharusnya ikut NJOP 2010, karena perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 12 Februari 2010,” ucap sumber di Kantor Pelayanan Pajak.

Bila dihitung sesuai peraturan yang berlaku, maka nilai retribusinya adalah luas lahan (26.620 M2) X NJOP (tahun 2010 Rp 4.155.000) X masa HPL (20 tahun) X koefesien (Perda Nomor 10 Tahun 2009 sebesar 0,30 persen). Sesuai aturan ini, seharusnya PT ACK membayar sebesar Rp6,636 miliar. Dari hitungan tersebut, terdapat selisih kerugian negara Rp3,3 miliar lebih. Dana itu diduga digunakan Rahudman dalam menghadapi Pilkada Medan 2010 lalu.

Kejanggalan lainnya dari masa perpanjangan kontrak yang terkesan dipaksakan. Berdasarkan Sertifikat HGB No. 1151 tanggal 20 Juli 1994, masa kotrak HPL PT ACK terhadap lahan tersebut akan berakhir pada 26 Juli 2014.

Sesuai PP Nomor 40 Tahun 1996 Pasal 27 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yang dijadikan konsideran perjanjian ini, permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atau pembaharuannya semestinya dilakukan 26 Juli 2012, selambat-lambatnya dua tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kontrak. Sementara pengajuan pendaftaran perpanjangan HPL PT ACK tersebut dipercepat lebih dari empat tahun.

Hal lain, perjanjian itu tidak sesuai dengan PP No 40 Tahun 1996 Bagian Kelima Pasal 30 huruf (b) yang menyebutkan pemegang hak guna bangunan berkewajiban menggunakan tanah sesuai peruntukannya. Namun, dalam perjanjian itu tidak disebutkan peruntukan lahan tersebut.

Pada kontrak HPL pertama tahun 1994, PT ACK memiliki kewajiban membangun 288 rumah karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI), kantor lurah, sekolah, mesjid, gereja dan fasilitas lainnya. Namun sampai dengan diperpanjangnya HGB tersebut, PT ACK belum melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Perpanjangan HPL yang dilakukan Rahudman diduga tidak mendapat persetujuan DPRD dan tidak mengindahkan telaahan staf yang tidak menyetujui dilakukannya perpanjangan itu, karena PT ACK tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi).

“Saat saya menjabat Kabag Umum dan Aset Pemko Medan, saya membuat telaahan menolak. Alasannya karena PT ACK tidak memenuhi kewajibannya,” sebut Suherman SH MSi.

Terkait wanprestasi PT ACK terhadap PT KAI dibenarkan Manajer Hukum PT KAI Divre I Sumut, Yudi Istiarto. Hanya saja, Yudi mengaku tidak berani berkomentar banyak terkait permasalahan tersebut. Soalnya, permasalahan itu sudah langsung ditangani tim dari pusat, yang dibentuk Dirut PT KAI.

“Aduh kalau soal itu bang, maaf saya tidak boleh komentar lagi. Soalnya udah diambil alih pusat,” akunya kepada Forum Keadilan, Rabu 1 Februari 2012 lalu.

Menurut Yudi, lahan itu milik PT KAI dan janji PT ACK sampai kini belum terealisasi. Sedangkan terkait pertemuan dengan pihak Pemko Medan, kata Yudi, orang pusat yang bertemu langsung dan tim dari Jakarta. “Oh itu orang pusat yang adakan pertemuan bang, kita tidak ikut,” tandasnya.

Awalnya, PT Kereta Api Divre I Sumut-NAD pernah meminta keadilan kepada PN Medan, terkait kasus penyerobotan tanah tersebut. Bahkan kasus perdata telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan No. Perkara 314/PDT.G/2011/PN MDN dengan penggugat PT Arga Citra Kharisma dan sudah tiga kali menjalankan persidangan di PN Medan.

Persidangan pertama, 11 Juli 2011 lalu, pihak PT KAI sebagai tergugat I tidak ada menerima surat panggilan. Sedangkan Pemko Medan dan BPN Medan sebagai tergugat II dan III ada menerima surat panggilan namun tidak juga menghadiri persidangan. Begitupun sidang tetap berjalan dan memiliki berita acara.

Sidang lanjutan 21 Juli 2011 lalu, tidak satupun dari tergugat hadir di persidangan, meski ada menerima surat pemanggilan. Sama dengan persidangan pertama, persidangan dianggap sah oleh majelis hakim dan ada berita acaranya. Sedangkan sidang ketiga berlangsung 1 Agustus 2011 lalu, dihadiri tergugat II Pemko Medan dan tergugat III BPN Medan. Meski sudah 3 kali sidang, namun sengketa lahan tersebut belum mendapat titik terang.

Sebelumnya, Kepala Pusat Aset Non Produksi PT KAI, Trisna Djaya mengaku lahan seluas 26.620, di Jalan Timor/Jalan Veteran/Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, adalah bagian dari lahan 7 hektare merupakan aset PT KAI yang tercatat dalam neraca.

Adanya pembangunan di areal tersebut, PT KAI mengultimatum pihak ketiga yang kini menguasai lahan BUMN ini agar menghentikan aktivitas pembangunan. Bahkan, PT KAI menegaskan, jika ini tidak diacuhkan, PT KAI membawa kasus ini ke jalur hukum.

Dijelaskannya, lahan KAI ini termasuk yang diserahkan ke Pemko Medan 34.779 meter persegi. Penyerahan lahan PT KAI ke Pemko Medan dibarengi kompensasi yang sudah disepakati, yakni Pemko dan pihak ketiga harus membangun 288 rumah karyawan, kantor lurah, sekolah, masjid, gereja dan fasilitas lainnya.

“Namun, kompensasi itu belum dipenuhi oleh Pemko Medan dan pihak ketiga, sehingga perjanjian yang sudah dibuat batal demi hukum,” ujarnya, sembari menjelaskan, fakta di lapangan bukan hanya lahan 34.779 meter persegi yang dikuasai pihak ketiga, tapi sudah tujuh hektar.

Sayangnya, Vice President PT KAI Divre I Sumut dan NAD, Sutekno mengaku tidak mengetahui hal tersebut. Dia mengatakan, ranahnya tidak sampai disitu, yang berkompeten setingkat manager. “Saya cuma perwakilan kepala stasiun,” tuturnya seraya mengaku sedang berlibur di Berastagi.

Niat PT KAI menempuh jalur hukum terbukti. Pekan lalu, PT KAI menyerahkan berkas terkait lahan itu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. “Sekitar seminggu lalu pihak PT KAI menyerahkan berkas soal tanah itu. Dan masih kami pelajari, soalnya kasus tersebut sudah cukup lama dan sekarang terbuka kembali,” terang Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejatisu Marcos Simaremare SH.

Berkas itu diserahkan PT KAI-Pusat kepada Kejatisu. Meski laporannya baru masuk minggu kemarin, kata Marcos, setidaknya pihaknya sudah menerima berkas yang diserahkan pihak PT KAI, dan akan mempelajarinya untuk menguraikan permasalahan itu karena sudah sangat lama. “Sabar dek, masih kami pelajari,” tutur Marcos.

Di lain pihak, Humas PT ACK, Budi, menyebutkan, lahan di Jalan Jawa/Jalan Veteran Medan dibeli ACK dari PT Bonanauli. “PT Bonanauli dan PT ACK telah melakukan jual beli terhadap aset yang terletak di Jalan Jawa/Veteran, Madura,” kata Budi secara tertulis menjawab apakah ACK merupakan ingkarnasi PT Bonanauli.

Budi menepis informasi keterkaitan PT ACK dengan pengusaha Benny Basri. “Tidak ada kaitannya. Sedangkan alasan BOT 20 tahun dengan Pemko Medan sesuai HGB No. 1147 dan 1151 yang dimiliki ACKH berada diatas HPL No. 1 dan 2 milik Pemko Medan,” tuturnya.

Terkait retribusi sebesar Rp 3,1 miliar yang tidak sesuai NJOP atas lahan seluas 26.620 M2, Budi mengaku tidak paham. Ia juga tidak mengetahui kuitansi retribusi dari bosnya Handoko kepada bendahara Pemko Medan, Elfi Daulay.

Mengenai tuntutan PT KAI tentang pembangunan 288 rumah karyawan dan fasilitas lainnya, Budi menyebutkan para pihak sepakat menkonversi menjadi dana tunai. Namun, Budi tidak menyebutkan jumlah dana dan kapan konversi tersebut dilaksanakan.

Di atas lahan sengketa itu, PT ACK telah membangun gedung-gedung mewah yang disebut-sebut berharga Rp 2 sampai 6 miliar. Sejumlah pihak disebutkan sudah membelinya. Namun, soal hak kepemilikan lahan apakah hanya sampai 20 tahun sesuai BOT, Budi tidak memberi jawaban.

(Sumber : Majalah Forum Keadilan)

Dibaca 923 kali

Berita Terkait

  • dude

    Mafia tanah Ishak Chlie bossnya martua sitorus-ganda sitorus-wilmar group banyak kasusunya redaksi tolong expose trus sudah banyak rakyat menderita-Sudah perlu di pertanyakan status Nasionalisme orang ini semua rampok harga Indonesia dan bawa lari ke luar negri————Penjahat Tulen muka domba

  • nala

    Kasus Lahan Kereta Api Indonesia di Medan Merupakan Perampokan / Bancakan Aset Negara. Karna:

    1. Antara PT. Arga Citra Kharisma (ACK) dengan PT. Kereta Api Indonesia (PT.KAI) sama sekali tidak ada hubungan hukum akan tetapi PT.ACK dengan menggunakan kekuasaan uangnya membeli semua aparat hukum sehingga dapat menguasai dan memiliki lahan kereta api seluas tujuh hektar lebih dengan mendirikan bangunan raksasa (mall, center point Medan) tanpa IMB (ijin mendirikan bangunan). Akan tetapi pemerintah setempat menutup mata. Ada hal apa?

    2. Yang ada hubungan hukum dengan PT.KAI adalah PT.Inanta dan PT.Binauli Real Estate (BRE) yang mempunyai kewajiban membangunkan perumahan dinas sebanyak 288 unit di atas lahan A dan C seluas kurang lebih 35.000 meter untuk mendapatkan lahan B seluas kurang lebih 34.000 meter milik PT.KAI.

    3. Dengan adanya peristiwa tersebut di atas, seharusnya pihak aparat baik Pemko Medan maupun aparat penegak hukum lainnya (utamanya KPK) menangkap PT.ACK dan orang-orang yang terlibat dalam konspirasi penggelapan / perampokan aset negara.

  • alex

    mampir juga ya , dapatkan uang dari blog anda: http://www.klikberiklan.com

  • Maruhum Panjaitan

    Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,sehingga dapat menilai dengan baik ttg kasus antar PT.ACK dgn PT KAI
    1. Ada hal positip atas pengelolaan tanah yg dikuasai negara oleh pihak ketiga (PT ACK) yang diberikan Pemerintah utk peningkatan ekonomi dan pembangunan kota Medan, sperti tergandung dlm BAB I UUPA no 5 thn 60 : Pasal 12 dan 13 yaitu negara dpt bersama pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dlm lapangan agraria untuk meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat.
    2. Tanah yang dikuasai Negara bukanlah semata-mata menjadi milik perusahaan negara (PT KAI). Dapat dibedakan tanah dikuasai negara dengan asset negara. Sedangkan negara saja dalam hal pembebasan tanah dilakukan dengan ganti rugi apalagi BUMN sebagai Good Government selayaknya membukukan aktivanya berdasarkan perolehan dan bukti2 yg sah dan auditable, atau melakukan ganti rugi sesuai Kepres no 32 tahun 1979.Apakah PT KAI sudah memberikan ganti rugi bagi bekas pemegang hak tanah tsb?, sehingga mereka mengatakan itu adalah milik PT KAI?.
    Ada hal yang aneh bahwa tanah tersebut dimaksudkan utk pembangunaan 228 rumah karyawan PT KAI,sperti mengada ada, karna BUMN mana yang memberikan perumahan kepada karyawannya, kecuali rumah dinas utk pejabat tertentu, atau fasilitas perumahan melalui koperasi Pers.
    3.Memang pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT ACK perlu diteliti, apakah pengadaan tanah tersebut sudah dilakukan dengan prosedur yang benar?.apakah hanya memberikan uang kerohiman saja kepada penggarap?. Bagaimana dengan bekas pemegang Haknya?.

  • Maruhum Panjaitan

    Mau tanya…? Terkait dengan PT KAI, karena saya baca ttg Mahkamah Konstitusi RI tentang PUU Nasionalisasi Perusahaan milik Belanda Akan diputus MK.
    1. Apakah PT KAI /PJKA atau lainnya, berasal dari perusahaan Milik Belanda?, dan bagaimana dengan Milik org asing yang bukan Belanda?krn masa itu ada perusahaan2 asing lainnya (Germany) yg berinvestasi.
    2. Apakah tanah yg konon milik PT KAI tersebut juga berasal dari tanah perusahaan kereta api persh Belanda? atau tanah tersebut merupakan tanah Perkebunan yg terpisah dari aset Perusahan Kereta Api?, krn logika saya buat apa perusahaan Kereta Api memiliki tanah yang luas? mungkin lebih 12 ha? kecuali utk rel.
    3. Terhadap PT ACK, Bagaimana PT ACK dapat memiliki HGB?, padahal menurut UUPA untuk memperoleh Hak atas tanah (HGB,HGU, Hak milik dll) dilakukan melalui pendaftaan tanah ke BPN. PP no 10 thn 1961 dan PP 24 thn 1997, berdasarkan bukti 2 yang sah.