Diduga Bermasalah, Usut Pembangunan Perumahan PT ACR

Diduga Bermasalah, Usut Pembangunan Perumahan PT ACR
Ilustrasi

Berada Di Atas Tapal Batas Kecamatan Sunggal dan Labuhan Deli

MEDAN~Penegakan hukum di wilayah NKRI adalah mutlak atau tidak bisa ditawar-tawar lagi. Siapapun tidak boleh dibiarkan di negeri ini menginjak-injak hukum. Negara dengan segenap jajaran berdaulat dalam penegakan hukum agar terbangun Tertib hukum di seluruh wilayah tanah air.

Tertib administrasi wilayah pemerintahan ditandai dengan tertib batas setiap tingkatan jajaran administrasi pemerintahan. Pengacauan batas wilayah merupakan tindakan seseorang atau pihak yang ditujukan guna pengacauan wilayah hukum/subversif untuk kepentingan tertentu yang merugikan negara dan melemahkan sistem ketahanan negara.

Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal LSM PERINTIS, PMH Sidauruk, SKM, Rabu (17/10/2012) di Medan, mencermati persoalan pembangunan perumahan mewah oleh PT ACR yang berdiri di atas batas tapal batas dua kecamatan.

Seperti diketahui, wilayah Kabupaten Deli Serdang terdiri atas 22 kecamatan dengan batas yang jelas. Kecamatan Sunggal dan Kec Labuhan Deli di Helvetia yang tapal batasnya ditetapkan pada tahun 1998 melalui Keputusan Bupati Deli Serdang No. 136/984/DS/ Tahun 1998 tanggal 27 Nopember 1998.

Batas wilayah ini ditandai dengan pemasangan Patok BPN di sebelah Timur terletak disebelah pinggir jalan masuk PT Graha Helvetia / PT MMP mengikuti sepanjang jalan hingga sebelah Barat dekat pinggir Sungai Baderah.

Sampai hari ini Patok BPN masih terlihat berdiiri dipinggir jalan Kapten Sumarsono (bekas jalan Pintu Graha Graha Helvetia), namun dikuawatirkan segera akan dilenyapkan pihak tertentu sehingga kedua batas wilayah administrasi kecamatan itu menjadi hilang.

“Kini pintu masuk ke Graha Helvetia telah dipindahkan sekitar 100 Meter ke arah Selatan dan bekas jalan pintu masuk lama (tapal batas kecamatan) dimanfaatkan sebagai pertapakan sebagai gedung ruko,”terang Sidauruk.

Menurut informasi pembangunan ruko ini berdasarkan adanya IMB dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Deli Serdang kepada Pengusaha (M) diduga dari PT ACR sesuai SK Bupati Deli Serdang No.503.648/7857/ Bg pada tanggal 20 Oktober 2011.

“Adanya IMB diatas jalan tapal batas ini mengundang pertanyaan berbagai pihak, karena melanggar SK Bupati soal tapal batas tahun 1998 antara kecamatan Sunggal dan Labuhan Deli,”jelasnya.

Dengan adanya IMB ini berarti pelenyapan batas patut diduga dan harus diwaspadai sebagai usaha melegalisasi beberapa HGB diduga illegal yang dimiliki PT MMP/ Graha Helvetia yang selama ini disinyalir terbit salah lokasi.

Yang jelas batas Kec Sunggal dan Lab Deli di Desa Helvetia boleh dikatakan sudah dikacaukan dengan upaya pelenyapan tapal batas oleh pengembang atau IMB yang terbitnya keliru. Perlu dicari tahu siapa oknum biangkeladinya dalam pelenyapan tapal batas ini.

Untuk ini Kades Helvetia Kec Sunggal maupun Kades Helvetia Kec Labuhan Deli maupun Camat dari kedua desa itu, termasuk Kepala Dinas Cipta Karya Kab Deli Serdang patut dipertanyakan proses pembuatan IMBnya.

Apakah ini bagian dari sindikat mafia oknum-oknum pemerintahan Deli serdang. Selama ini sepertinya Pemkab Deli Serdang tidak tegas soal penyelesaian tanah di wilayahnya sehingga rakyat terkadang menjadi korban.

Untuk menelusuri upaya pelenyapan batas ini oleh mafia tanah atau adanya permainan para oknum Kades, Camat dan Dinas Cipta Karya Kab Deli Serdang menjadi perhatian pihak LSM Perintis, LAPINDO, BPKN-SU, LEPINDO-SU dan berbagai LSM lainnya meminta Pihak DPRD Kab Deli Serdang agar segera memanggil Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang dan Kadis Cipta Karya untuk turun kelapangan mengecek kedudukan tapal batas dari kedua kecamatan.

Pihak BPN harus mengembalikan tapal batas ke 2 kecamatan dengan meletakkan Patok Batas. Selain itu semua bangunan yang sempat dibangun di atas tapal batas kedua kecamatan harus dibongkar demi tertibnya Pemerintak Kab Deli Serdang.

“Diduga salah satu patok BPN dekat Sungai Baderah sudah tak tahu dimana rimbanya saat ini. Jangan biarkan hukum diperkosa oleh para mafia tanah dan kapitalis untuk mengorek keuntungan sebesar besarnya di negeri ini dengan menguasai seenaknya lahan ex HGU PTPN II dengan cara yang tidak jelas,”ungkap Sidauruk.

Perlu meminta penjelasan langsung kepada Drs H Amri Tambunan selaku Bupati Deli Serdang mengapa demikian terjadi simpang siur. Apalagi Bupati Amri Tambunan bakal jadi Calon Gubernur Sumatera Utara perlu dilihat kebersihannya atau memang ikut bermain dalam berbagai masalah tanah di wilayahnya ?

“Semoga hal ini tidak.” ujar Sidauruk yang juga salah satu aktivis peduli lingkungan. (NET)

Dibaca 106 kali

Berita Terkait