Oknum Anggota DPRD Madina Rambah Taman Nasional Batang Gadis?

Oknum Anggota DPRD Madina Rambah Taman Nasional Batang Gadis?
Ilustrasi Hutan

PANYABUNGAN ~ Peningkatan status Kawasan Hutan Lindung (HL) di Kecamatan Panyabungan Timur masuk menjadi Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) meresahkan kalangan mafia tanah di Desa Sirambas. Kasusnya terungkap saat Tim gabungan Polhut Balai TNBG bersama Polres Madina menindaklanjuti laporan Organisasi Konservasi Rakyat (OKR) Madina tentang adanya perambahan ratusan hektar kawasan hutan negara dan pencurian kayu dari dalam kawasan TNBG di Desa Sirambas.

Tim gabungan menemukan adanya pembukaan jalan baru melewati HL masuk ke TNBG sepanjang 3 Km, tim memergoki dan menangkap beberapa tukang chainsaw yang sedang menebang dan mengolah kayu tebangan liar. Sewaktu tim akan keluar lokasi perambahan dalam TNBG, ternyata jalan masuk sudah diportal dan digembok sehingga kenderaan tim gabungan tak bisa keluar hutan.

Ketika ditanya penduduk sekitar Desa Sirambas, diketahui yang memortal jalan dan menggembok portal ternyata seorang anggota DPRD Kabupaten Madina berinisiall Haji MAM Nst alias Haji G. Sewaktu tim gabungan menanyakan apa hak Haji G memortal jalan, dijawab Haji G bahwa dia yang lakukan pembukaan jalan karena hutan yang ditebangi adalah miliknya sesuai

Surat Akta Tanah No: 640/381/1997 tgl. 27 Desember 1997 yang diterbitkan Camat Panyabungan masa itu, Achmad Suleman Nasution atas-nama Lahmudin SE warga Titi Sewa Tembung Kota Medan, yang telah dialih-namakan dengan Surat Akta Tanah No: 51 tgl. 31 Juli 2007 yang dibuat Notaris Idawati Harahap menjadi milik Haji Ali Makmur Nasution alian Haji Ganding.

Koordinator OKR Madina, Muhammad Nuh, SH menjelaskan awalnya kirim surat laporan No: 01/OKR/MN/II/2010 ke Bupati Madina, diterima staf Pemkab dengan No: 522/812/TU/2010. Isinya laporkan terjadi pembukaan jalan baru masuk TNBG sepanjang 7 Km lebar 6 meter.

Dinas Kehutanan Kabupaten Madina segera tinjau lokasi berdasar SPT Kadishutbun No: 094/072/Hutbun/III.3/ tgl. 15 Februari 2010, bersama Balai TNBG, Polres dan OKR, memeriksa Kawasan HL di tepi batas TNBG menemukan adanya perambahan, jalan dan pembukaan perkebunan baru.

Balai TNBG juga lakukan pemeriksan sendiri sesuai SPT No: 1176/BTNBG-1/ tgl 5 April 2010.
Tim Balai TNBG berhasil menangkap 2 pencuri kayu yang sedang beraksi nama Afrizal dan Buter di kebun yang diakui milik Edi warga Desa Sirambas dan menyita 1 unit chainsaw berikut 40 batang kayu tebangan liar jenis Ingul. PPNS Balai TNBG, Ilham Fuadi Rambe membuat Laporan Kejadian (LK) dan menyerahkan Barang bukti beserta tersangka Afrizal karena Buter mendadak melarikan diri sa’at mau dibawa ke Polres Madina.

Reaksi para gerombolan perambah hutan negara dan pencuri kayu segara mencuat, Selasa 27 April ratusan perambah dan pencuri kayu dipimpin Irwansyah Pulungan, Rahmad Dalimunthe, Mahmul Dalimunthe dengan orator Hendra Hasibuan aksi demo ke Kantor Balai TNBG, Dishutbun Madina terakhir ke Kantor DPRD Madina.

Menuntut DPRD bentuk Pansus untuk memanggil semua pejabat negara RI yang merencanakan, mengusulkan dan menetapkan Kawasan TNBG, serta menuntut agar DPRD membentuk Pansus. Lucunya AMN alias Haji G yang diisuekan sebagai sponsor aksi demo lsm Rahmad Centre, malah ikut bersama anggota DPRD lainnya menerima perwakilan aksi demo.

Belakangan, ketika hasil penyelidikan LSM Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm) menemukan indikasi keterlibatan HAM Nst alias Haji G dalam perambahan di Kawasan HL dan TNBG, LSM Alarm coba ajukan konfirmasi berulang kali via sms. Karena tak kunjung dijawab, akhirnya lsm Alarm kirim 1 set berkas data kasus keterlibatan HMAM Nst ke rumahnya di Desa Sirambas, namun Haji G cuma mengoceh bahwa dia tidak ada tanggapan terhadap tuduhan gunakan akta jual-beli tanah cacat-hukum jadi topeng perambahan hutan negara.

Aktifis Alarm, AR Morniff menjelaskan bahwa pada waktu tahun 1997 sa’at surat akta jual-beli tanah dibuat Camat Panyabungan, obyek tanah yang diperjual-belikan berada dalam Kawasan HL. “Apa alas-hak pembuatan akta jual-beli tersebut? Apa bisa hutan negara diakui seolah milik pribadi warga desa?

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, setiap pembuatan akta jual-beli hutan negara adalah cacat-hukum tidak sah dan harus batal demi hukum. Pada tahun 2007 sewaktu Haji G membeli surat akta jual-beli dari Lahmudin SE, status hutan sudah menaik dari Hutan lindung ke Taman Nasional. Ini kejahatan tindak pidana kriminal”, papar AR Morniff yang dibenarkan Eka Rianta Sitepu dari Aliansi Peduli tata Ruang Sumatra Utara sembari berikan bukti peta satelit Quick Bird lokasi perambahan. (HEN)

Dibaca 476 kali